Bawaslu Pamekasan Gelar Rapat Internal Bahas Sosialisasi Kepemiluan dan Literasi Demokrasi bagi Pemilih Pemula

Pamekasan, 6 Agustus 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas rencana kegiatan sosialisasi kepemiluan dan literasi demokrasi kepada pemilih pemula tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Rapat digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, seluruh anggota Bawaslu, Kepala Sekretariat, serta staf Bawaslu Pamekasan.

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas secara mendalam mengenai strategi pelaksanaan sosialisasi kepemiluan yang ditujukan untuk pemilih pemula, khususnya para pelajar tingkat SMA sederajat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi demokrasi generasi muda agar memahami hak pilih, pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta membangun kesadaran akan nilai-nilai demokrasi sejak dini.

Sebagai hasil konkret dari rapat ini, Bawaslu Pamekasan menyepakati akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah sekolah tingkat SMA di wilayah Kabupaten Pamekasan. MoU ini menjadi dasar kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan di lingkungan sekolah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan pelanggaran pemilu dengan pendekatan edukatif.

“Literasi demokrasi harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Pemilih pemula bukan hanya pemilih masa depan, tapi juga penggerak demokrasi sejak hari ini,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi ini direncanakan akan dilaksanakan dalam berbagai format yang menarik dan interaktif seperti diskusi kelompok, pemutaran video edukatif, dan simulasi pemilu mini, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami proses pemilu dan pentingnya menjaga integritas demokrasi.

Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu Pamekasan berharap dapat membentuk karakter pemilih muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam mengawal jalannya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.