Bawaslu Pamekasan Pererat Silaturahmi dengan Partai Golkar, Dorong Tertib Administrasi dan Kepatuhan Regulasi Pemilu

Pamekasan, 10 Juni 2026 – Bawaslu Kabupaten Pamekasan kembali melanjutkan program silaturahmi dan koordinasi dengan partai politik melalui kunjungan ke Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pamekasan, Rabu (10/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat komunikasi, pencegahan pelanggaran, serta membangun sinergi dengan peserta pemilu sejak dini.

Rombongan Bawaslu dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Sukma Firdaus, didampingi Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta jajaran sekretariat. Kedatangan Bawaslu disambut oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pamekasan, Imam Syafii Yahya, Sekretaris Johan Susanto, Bendahara Heri Purwanto, Wakil Ketua Bidang Organisasi Saiful Anam, pengurus bidang kaderisasi, serta liaison officer (LO) dan sekretariat partai.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Imam Syafii Yahya memperkenalkan kepengurusan baru hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada Januari 2026. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Bawaslu dan mengapresiasi terjalinnya komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Mohon maaf apabila penyambutan kami masih sederhana karena beberapa waktu terakhir kami disibukkan dengan agenda organisasi dan kegiatan dari tingkat provinsi. Namun demikian, kami sangat terbuka dan menyambut baik silaturahmi ini,” ujar Iik.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan Sukma Firdaus menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang diskusi terkait berbagai aspek kepemiluan.

“Silaturahmi ini menjadi sarana untuk bertukar pikiran, berbagi informasi, serta memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan partai politik. Harapan kami, komunikasi yang baik dapat mendukung terwujudnya proses demokrasi yang semakin berkualitas di Kabupaten Pamekasan,” kata Sukma.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menyoroti pentingnya pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Bawaslu meminta penjelasan terkait belum dilakukannya pemutakhiran data pada semester II tahun 2025 dan semester I tahun 2026.

Menanggapi hal tersebut, Imam Syafii Yahya menjelaskan bahwa setelah proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, akun SIPOL Partai Golkar terintegrasi ke tingkat DPP sehingga akses di tingkat daerah menjadi terbatas. Selain itu, pelaksanaan Musda dan proses konsolidasi organisasi di berbagai daerah turut memengaruhi proses pemutakhiran data.

“Kepengurusan yang masih tercantum di SIPOL saat ini merupakan struktur lama tahun 2020. Setelah Musda dan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan serta desa selesai, kami berkomitmen untuk segera melakukan pembaruan data,” jelasnya.

Bawaslu juga mengingatkan pentingnya menjaga validitas data keanggotaan partai dan menghindari pencatutan identitas masyarakat dalam proses verifikasi partai politik. Menanggapi hal tersebut, pihak Golkar menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas data serta menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait pencatutan NIK.

Selain itu, Bawaslu mengingatkan agar partai politik memperhatikan keterbukaan dana kampanye pada tahapan pemilu mendatang serta mempersiapkan pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, keterpenuhan kuota perempuan 30 persen menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh partai politik. Ketentuan tersebut harus dipenuhi karena dapat berdampak pada status pencalonan apabila tidak dilaksanakan sesuai aturan,” tegas Sukma.

Di akhir pertemuan, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang konsultasi bagi seluruh partai politik. Bawaslu berharap setiap kendala yang dihadapi partai dapat dikomunikasikan sejak dini sehingga dapat ditemukan solusi bersama dan mencegah terjadinya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pemilu lainnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog konstruktif. Silaturahmi ini menjadi langkah nyata Bawaslu Pamekasan dalam membangun sinergi dengan partai politik guna mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.