Bawaslu Pamekasan Gaspol Perkuat Kelembagaan, Audiensi Strategis dengan Sekda

Pamekasan — Komitmen memperkuat kelembagaan terus ditunjukkan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Pada Selasa (7/4/2026) siang, jajaran pimpinan Bawaslu melakukan audiensi penting dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, membuka ruang kolaborasi sekaligus membahas sejumlah isu krusial yang menyangkut keberlanjutan kinerja lembaga pengawas pemilu tersebut.

Audiensi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu diterima langsung oleh Sekda Pamekasan, Taufik, didampingi Asisten I Didik Haryadi. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus bersama jajaran mengawali pertemuan dengan memperkenalkan tim sekaligus menyampaikan maksud kedatangan: menindaklanjuti komunikasi sebelumnya terkait renovasi kantor, rencana kantor permanen, kerja sama dengan DPMD, hingga status tiga ASN Pemkab yang bertugas di Bawaslu.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Ketua Bawaslu menyampaikan apresiasi atas fasilitasi kantor yang saat ini ditempati. Meski demikian, ia tak menampik perjalanan panjang yang harus dilalui. Bawaslu sebelumnya menempati gedung eks Akper Pamekasan dengan perjanjian lima tahun, namun harus berpindah hanya dalam waktu tujuh bulan karena gedung akan difungsikan sebagai sekolah rakyat.

“Secara hukum kami punya hak untuk mempertahankan, namun atas arahan dan permintaan pemerintah daerah, kami memilih untuk berpindah demi kepentingan bersama,” ungkapnya.

Kini, Bawaslu menempati eks Kantor Dinas Ketahanan Pangan di Jalan Purba. Sayangnya, kondisi bangunan dinilai belum layak. Sejumlah kerusakan seperti atap bocor dan ruang kerja yang kurang memadai menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, Bawaslu telah bergerak cepat dengan melakukan audiensi ke Komisi I dan Banggar DPRD guna mengupayakan anggaran renovasi.

Kabar baiknya, usulan tersebut telah mendapatkan persetujuan, meski masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif. Bawaslu pun berharap adanya jaminan keberlanjutan penggunaan gedung agar investasi renovasi bisa optimal dalam jangka panjang.

Tak hanya soal fisik kantor, pembahasan juga merambah kerja sama strategis. Rencana penandatanganan MoU dengan DPMD terkait pengawasan partisipatif dan sosialisasi kepemiluan masih menunggu arahan lebih lanjut dari kepala daerah.

Di sisi lain, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Moh Imron turut memastikan bahwa dokumen penting seperti Berita Acara (BA) pinjam pakai telah rampung. Ia menegaskan komitmen untuk terus mengawal realisasi anggaran renovasi yang sudah mendapat lampu hijau dari legislatif.

Menariknya, audiensi ini juga menyinggung isu krusial terkait data pemilih. Sekretaris Bawaslu menyampaikan bahwa pihaknya aktif melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperoleh data warga meninggal dunia dari rumah sakit dan puskesmas.

“Data pemilih meninggal menjadi isu sensitif, bahkan sempat menjadi materi gugatan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada Pamekasan 2024. Ini jadi fokus pengawasan kami,” jelasnya.

Menanggapi berbagai hal tersebut, Sekda Pamekasan menyambut positif langkah proaktif Bawaslu. Ia menyebut seluruh poin yang disampaikan telah diterima sebelumnya dan akan segera ditindaklanjuti.

Terkait hibah kantor, Sekda menjelaskan bahwa hal tersebut memungkinkan, namun harus menunggu masa perjanjian pinjam pakai selesai. Ia juga menegaskan bahwa proses hibah tanah dan bangunan memerlukan persetujuan DPRD, sementara opsi hibah lahan dinilai lebih fleksibel. Salah satu lokasi yang sempat dibahas adalah area belakang Kantor Islamic Center.

Untuk kerja sama lintas OPD, Sekda membuka peluang melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan DPMD maupun Dinas Kesehatan. Sementara itu, status tiga ASN Pemkab yang bertugas di Bawaslu akan dikaji lebih lanjut bersama BKD.

Menutup audiensi, Sekda menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan koordinasi yang dibangun Bawaslu. Ia berharap sinergi ini dapat terus diperkuat demi mendukung tata kelola pemerintahan dan demokrasi yang lebih baik di Pamekasan.

Audiensi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah konkret membangun fondasi kelembagaan yang kokoh—dari infrastruktur hingga kualitas data pemilih—demi memastikan proses demokrasi berjalan lebih akuntabel dan terpercaya.