Evaluasi Kinerja 2025, Bawaslu Pamekasan Perkuat Langkah Pengawasan Tahun 2026

pamekasan.bawaslu.go.id — Bawaslu Kabupaten Pamekasan melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (PPH) menggelar Rapat Evaluasi yang dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi PPH, Abdullah Saidi, pada Rabu, 7 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekretariat, para Kasubbag, serta seluruh staf sekretariat, sebagai forum konsolidasi awal tahun untuk mengevaluasi kinerja pengawasan 2025 sekaligus menyusun arah strategis pengawasan tahun 2026.

Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Bawaslu Pamekasan menegaskan bahwa rapat ini merupakan rapat pimpinan dan staf sekretariat yang berfokus pada evaluasi hasil pengawasan tahun 2025 dan perencanaan kegiatan pengawasan di tahun 2026. Evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam meningkatkan kualitas kerja dan akuntabilitas kelembagaan.

Sementara itu, Koordinator Divisi PPH, Abdullah Saidi, membuka rapat dengan menyampaikan ucapan selamat tahun baru serta harapan agar seluruh jajaran senantiasa diberikan kesehatan dan semangat kerja yang tinggi. Ia mengapresiasi kekompakan internal staf, termasuk kebersamaan yang terbangun pada momentum awal tahun, dan menegaskan bahwa kekompakan merupakan kunci utama kesuksesan setiap kegiatan pengawasan.

Dalam arahannya, Abdullah Saidi juga menyoroti dinamika politik nasional tahun 2026 yang diprediksi akan mengalami gejolak, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan pemilu lokal. Menurutnya, perubahan mekanisme pemilu berpotensi menimbulkan dampak besar, termasuk potensi kisruh di masyarakat, sehingga jajaran pengawas pemilu dituntut untuk terus memperbarui informasi, memperkuat pemikiran dari sisi hukum, serta melakukan antisipasi sejak dini.

Ia menegaskan bahwa tahapan Pemilu Nasional 2029 akan dimulai pada tahun 2027, sedangkan pemilu lokal direncanakan berlangsung sekitar 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Oleh karena itu, kesiapan pengawasan harus dibangun lebih awal, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun kesiapan sumber daya manusia.

Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Setiap potensi ketidaksesuaian harus saling diingatkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga.

Isu lain yang menjadi perhatian serius adalah minimnya kontribusi laporan pengawasan melalui Form A pada tahun 2025. Bawaslu Pamekasan saat ini berada di posisi tengah dalam peringkat pengumpulan laporan pengawasan tingkat provinsi. Untuk itu, ditegaskan bahwa setiap kegiatan pengawasan di lapangan wajib diikuti dengan pembuatan Form A, dan setiap staf ditargetkan menyusun minimal tiga Form A setiap bulan. Hal ini menjadi kebutuhan penting untuk mendukung laporan pengawasan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Koordinasi pelaporan pengawasan akan dipimpin oleh staf PIC Pencegahan bersama Kasubbag PPH, dengan penekanan agar staf berinisiatif mengirimkan Form A tanpa harus menunggu permintaan dari data dan informasi (datin). Selain itu, jadwal uji petik pengawasan juga menjadi salah satu agenda yang disampaikan untuk memastikan kualitas dan validitas laporan pengawasan.

Di bidang kehumasan, Abdullah Saidi menegaskan bahwa setiap kegiatan Bawaslu wajib dipublikasikan dalam bentuk berita dan pembaruan media sosial. selain itu, guna memastikan informasi tersampaikan secara cepat, akurat, dan berkelanjutan kepada publik.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh jajaran untuk terbuka menyampaikan masukan kepada pimpinan demi kebaikan bersama, tetap menjaga suasana kerja yang solid dan penuh kebersamaan, namun tetap dalam batas profesional. Ia juga mengingatkan bahwa kekompakan harus diiringi dengan kualitas kinerja yang baik, karena hasil pleno sebelumnya telah menetapkan bahwa pelanggaran atau kelalaian kerja ke depan akan dikenai sanksi administratif.

Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Pamekasan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta menjaga kepercayaan publik dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan.