Ketua Bawaslu Pamekasan Ajak Mahasiswa Tolak Politik Transaksional, Sekolah Demokrasi FEB Unira

Pamekasan, 28 September 2026 — Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Sukma Firdaus, mengajak mahasiswa untuk ikut menjaga demokrasi dengan menolak praktik politik transaksional. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas tidak hanya berpengaruh terhadap proses politik, tetapi juga memiliki kaitan dengan kemajuan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sukma saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Demokrasi yang digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Madura (Unira), Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Legislatif, Penyelenggara Pemilu, dan Mahasiswa dalam Membangun Demokrasi yang Berdampak bagi Kemajuan Ekonomi Daerah” berlangsung di Aula Lab Bersama Unira dan diikuti sejumlah dosen serta mahasiswa FEB.

Dalam penyampaian materinya, Sukma menjelaskan bahwa demokrasi dan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah politik transaksional, termasuk praktik politik uang dalam pemilu maupun pemilihan.

Menurutnya, politik transaksional dapat mendorong tingginya biaya politik bagi calon yang mengikuti kontestasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi orientasi setelah calon terpilih, karena adanya kepentingan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.

“Kalau proses politik sudah transaksional, biaya politik menjadi tinggi. Setelah terpilih, ada risiko pelayanan kepada masyarakat tidak lagi menjadi satu-satunya orientasi karena ada kepentingan untuk mengembalikan modal politik,” ujar Sukma.

Ia juga mengingatkan bahwa politik transaksional dapat berdampak pada kebijakan publik. Anggaran daerah, bantuan sosial maupun pembangunan infrastruktur semestinya diberikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

“Anggaran publik harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan membalas jasa politik,” tegasnya.

Karena itu, Sukma mengajak mahasiswa untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, masyarakat perlu melihat integritas, kapasitas dan rekam jejak calon, bukan sekadar keuntungan yang ditawarkan dalam momentum pemilu.

Selain menjadi pemilih, mahasiswa juga didorong menjadi agen perubahan dengan memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar agar masyarakat tidak terbiasa dengan praktik politik transaksional.

“Demokrasi yang berintegritas bukan sekadar harapan, melainkan tanggung jawab bersama. Kualitas ekonomi esok ditentukan oleh keberanian kita menolak politik transaksional hari ini,” kata Sukma.

Sementara itu, kegiatan Sekolah Demokrasi dibuka oleh Dekan FEB Unira Dr. Rachman Hakim. Selain Sukma Firdaus, hadir sebagai narasumber Komisioner KPU Pamekasan Moh. Amiruddin. Ketua DPRD Pamekasan yang dijadwalkan hadir sebagai narasumber berhalangan hadir.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Pamekasan berharap mahasiswa semakin memahami pentingnya peran masyarakat dalam menjaga demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang memastikan proses politik melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.