Bawaslu Jawa Timur Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Logistik Pilkada Serentak 2024 di Banyuwangi

Pamekasan.bawaslu.go.id., Banyuwangi - Bawaslu Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 di Aula Minak Jinggo, Banyuwangi. Acara ini dihadiri oleh PJ dan staf Timfas Pengawasan Logistik Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur dan bertujuan memastikan kesiapan pengawasan logistik menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung tahun depan. (13-14/09/2024).

Lombok Wesly, Kasubag Pengawasan Bawaslu Jatim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat ini sangat penting untuk menyamakan langkah dan strategi pengawasan logistik di seluruh daerah. "Kegiatan logistik di provinsi lain sudah berjalan, dan kita juga harus memastikan kesiapan pengawasan logistik Pilkada 2024 berjalan sesuai rencana," ujarnya. Wesly mengingatkan bahwa pengawasan logistik merupakan hal krusial dalam memastikan kelancaran Pilkada. Ia menyoroti beberapa aspek penting seperti pembuatan SK Timfas Logistik, penerbitan himbauan terkait persiapan logistik, serta strategi pengawasan dan pemetaan potensi kerawanan logistik.

Wesly juga menyampaikan pesan dari Ketua Bawaslu Jatim, A. Warist, yang menekankan pentingnya penggunaan Form A sebagai bukti resmi pengawasan yang telah dilakukan. Ia menyoroti beberapa kelemahan yang masih ditemukan, seperti pengisian Form A untuk pencalonan yang belum diunggah dan jumlah Form A Mutarlih yang belum mencapai target. "Form A pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tidak di-upload. Pengawasan harus lebih ketat dan sesuai prosedur," kata Warist dalam pesannya.

Elly Anggraini, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Jatim, dalam sambutannya menjelaskan bahwa KPU Jawa Timur telah memulai tahapapan perencanaan, pengadaan logistik tahap pertama, dan beberapa kabupaten/kota sudah mulai menerima pengiriman kotak suara dan bilik suara. "Namun, ada kendala di Jember terkait pengadaan gudang karena harga pengadaan yang terlalu tinggi," ungkapnya. Menurut Elly, semua KPU kabupaten/kota di Jawa Timur, kecuali Jember, sudah menyelesaikan pengadaan gudang.

Elly menekankan bahwa Bawaslu kabupaten/kota harus memperkuat koordinasi dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses pengadaan dan distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara (TPS). "Pengawasan logistik sangat penting, mulai dari jadwal distribusi, jumlah kebutuhan logistik, hingga ketepatan sasaran. Semua harus dipastikan berjalan sesuai aturan," tegas Elly.

Dalam sesi materi, Bawaslu Jatim juga memberikan panduan kepada peserta untuk memastikan kesiapan dalam pengawasan logistik. Poin-poin utama yang harus diperhatikan termasuk koordinasi yang baik dengan KPU, mengetahui jumlah kebutuhan logistik untuk setiap tahap, jadwal distribusi, dan data pemilih yang valid, terutama dalam menentukan surat suara cadangan. Data pemilih dari Pilkades dianggap lebih valid karena lingkupnya yang lebih kecil dan mudah diawasi, dibandingkan Pilkada yang memiliki cakupan lebih luas.

Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur dapat mempersiapkan pengawasan logistik dengan lebih baik, sehingga Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.