Bawaslu RI Dorong Transparansi dan Profesionalisme, Monev Keuangan dan BMN di Pamekasan Jadi Momentum Penguatan Kinerja

Pamekasan, 14 April 2026 — Komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional kembali ditegaskan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) oleh Bawaslu RI di Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Selasa (14/4).

Sejak pagi hari, suasana kantor Bawaslu Pamekasan tampak dinamis. Enam orang tim dari Bawaslu RI yang terdiri dari staf keuangan dan pengelola BMN hadir untuk melakukan pembinaan sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola administrasi di satuan kerja yang relatif baru ini.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas pengawasan, melainkan menjadi ruang pembelajaran bersama. Dalam sesi diskusi keuangan, tim Bawaslu RI bersama jajaran sekretariat membedah berbagai aspek penting, mulai dari kelengkapan dokumen, struktur organisasi, hingga legalitas Surat Keputusan (SK) pengguna aplikasi dan pejabat pengelola keuangan. Semua ini menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tak hanya itu, berbagai kendala teknis yang dihadapi satker baru juga dibahas secara terbuka. Mulai dari mekanisme pembayaran pajak seperti PPh dan PPN, hingga pengelolaan belanja operasional kantor. Dalam suasana yang interaktif, tim memberikan saran konkret agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Salah satu poin penting yang mengemuka adalah pentingnya manajemen kerja yang terstruktur. Staf keuangan didorong untuk menyusun skala prioritas pekerjaan serta melakukan transfer pengetahuan kepada staf lain. Langkah ini dinilai strategis untuk mencegah penumpukan pekerjaan pada individu tertentu sekaligus membangun tim kerja yang solid dan adaptif.

Di sisi lain, pembahasan terkait BMN menjadi sorotan penting. Tim Bawaslu RI menekankan optimalisasi pengelolaan aset negara, mulai dari kendaraan, gedung, hingga peralatan kantor. Seluruh aset tersebut harus tercatat dengan baik, dirawat secara optimal, dan dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Lebih jauh, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) menjadi kunci dalam modernisasi pengelolaan aset. Melalui sistem ini, proses pencatatan, pelacakan, hingga pelaporan aset dapat dilakukan secara terintegrasi dan real-time. Hal ini dinilai sangat membantu, khususnya bagi satuan kerja seperti Bawaslu Pamekasan yang baru melakukan pemisahan DIPA.

Salah satu anggota tim Monev, Aprilia Widya, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi seperti SIMAN bukan hanya mempermudah administrasi, tetapi juga mampu meminimalisir kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi kerja. Data yang tersimpan pun dapat menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan strategis terkait pengelolaan aset negara.

Kepala Sekretariat yang memimpin langsung kegiatan ini menyampaikan bahwa Monev merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja kelembagaan. Ia mengapresiasi kelancaran kegiatan yang telah dipersiapkan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala kecil yang menjadi bahan evaluasi ke depan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Sukma Firdaus, menyambut hangat kehadiran tim dari Bawaslu RI. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.

“Melalui kegiatan ini, kami semakin terdorong untuk terus berbenah, memanfaatkan teknologi, dan memastikan setiap proses berjalan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ungkapnya.

Kegiatan Monev ini tidak hanya meninggalkan catatan evaluasi, tetapi juga membawa semangat baru. Bahwa di balik setiap administrasi yang tertib, terdapat upaya besar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan langkah-langkah strategis yang terus diperkuat, Bawaslu Pamekasan optimis mampu menjadi contoh satuan kerja yang adaptif, transparan, dan siap menjawab tantangan pengelolaan kelembagaan di era digital.