KAUM MISKIN KOTA DALAM PUSARAN POLITIK UANG

Pamekasan.bawaslu.go.id/ Pamekasan, Upaya Bawaslu Jawa Timur untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 tetap dilakukan, meskipun covid-19 sampai saat ini masih belum berakhir, namun diskusi virtual seperti webinar tentang pengawasan tetap selalu dijalankan. Kali ini Bawaslu Jawa Timur mengangkat tema “KAUM MISKIN KOTA DALAM PUSARAN POLITIK UANG” dengan menghadirkan narasumber Nurul Ghufron, sebagai Wakil Ketua KPK dan Beka Ulung Hapsara, sebagai Komisioner Komnas HAM, serta   M. Afifuddin, sebagai Komisioner Bawaslu RI Sekaligus menjadi Keynote Speaker. Rabu, (08/07/2020). Aang Kunaifi, sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur dalam pembukaan acara webinar tersebut menyampaikan bahwa, kerawanan dalam aspek politik uang ini masih cukup tinggi, lebih lagi hasil survey pada beberapa Lembaga yang dirilis kemaren di Jawa Pos ada 62 persen  peserta memilih yang masih mau menerima praktek politik  uang. Anggota Bawaslu Jatim itu mengungkapkan langkah yang dapat dilakukan oleh Jajaran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada 2020. “Dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah  ini berbeda dengan Pemilihan Umum, dengan hanya membutuhkan waktu lima hari kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ini menjadi PR besar bagi Jajaran Bawaslu, oleh karenanya upaya-upaya pencegahanlah yang paling ampuh dilakukan oleh semua pihah,” ujarnya. Sedangkan M. Afifuddin memaparkan tentang  kerawanan Pilkada yang akan terjadi ditengah wabah covid-19 diantaranya adalah kerentanan masyarakat akibat krisis ekonomi, politisasi bantuan sosial dan ekonomi hal ini sangat dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan, menggunakan musibah sebagai alat tekan politik misalnya memberikan bantuan ke daerah-daerah tertentu dengan maksud berkampanye. “Dampak lain yang akan terjadi ditengah wabah ini adalah pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada dengan menggunakan  protokol kesehatan, sehingga harus menyediakan alat pelindung diri yang berdampak pengeluaran dana sangat besar, serta  tingkat partisipasi masyarakat berkurang,” ujarnya.