Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, H2DI Bawaslu Pamekasan Adakan RDK

Pamekasan - Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informatika Kabupaten Pamekasan, menyelenggarakan Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan tema “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi”, di ruang Pertemuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jl Segara No. 66 Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jum’at Tanggal 05/12/2020. Bimtek yang dihadiri oleh sejumlah Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan, khususnya Staf yang bertugas sebagai pengelola konten website di Kantor Bawaslu. Adapun tujuan dari rapat dalam kantor tersebut adalah konten website terpadu yaitu untuk meningkatkan wawasan pengetahuan serta kemampun staf dalam mengelola informasi dan dokumentasi melalui website, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing divisi pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan dapat terdokumentasi dengan baik. Hanafi, S.H.,M.H selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan data Informatika Kabupaten Pamekasan, membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan beberapa hal, salah satunya yaitu bahwa konten website harus terisi karena secara berkala ada monitoring updating konten website, sehingga para pengelola konten website diharapkan dapat mempublikasikan kegiatan-kegiatan kantornya secara rutin agar website-nya selalu update. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut, yaitu, Ketua TIPD Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN) yaitu Enni Lindrawati, S.Kom dengan materi pengelolaan website bagi Lembaga Negara yang menarik dan tranparant bagi publik. Enni menjelaskan, bahwa manfaat website bagi instansi yaitu sebagai media informasi dan media interaksi. Adapun standarisasi portal dan situs web yaitu penggunaan domain seperti .go.id khusus untuk lembaga negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, sehingga setelah terbitnya peraturan tersebut, suatu instansi sudah tidak menggunakan domain commercial lagi (.com). Selain itu, tampilan, konten, ramah pengguna, optimal bagi search engine merupakan faktor-faktor ketertarikan bagi sebuah website pemerintahan. Sedangkan terkait struktur pengelola konten yaitu terdiri dari sekretaris instansi sebagai penanggung jawab, pengelola teknis dan pengelola konten bertugas sebagai editor dan kontributor. Selain itu menurut Enni, terdapat tiga jenis release yaitu basic release, product release dan finance release. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam membuat release salah satunya yaitu datanya harus akurat, penulisan release harus menggunakan logika berfikir piramida terbalik maksudnya menulis dari yang khusus dulu kemudian yang umum. Sedangkan dalam penggunaan foto untuk release, harus foto yang baik yakni foto yang dapat menunjukan kesesuaian antara lokasi dan situasi yang dikunjungi pimpinan dengan isi release-nya, kualitas foto harus cerah atau tidak buram.